Strategi

Rencana Usaha Operasional Negara (Country Operations Business Plan, COBP) 2014-2016 di Indonesia memperbarui Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy, CPS) 2012-2014 yang disetujui oleh Dewan Direksi ADB pada 18 Juni 2012. COBP disusun menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan adil. CPS juga dirancang agar konsisten dengan prioritas yang telah digariskan dalam Kajian Tengah Waktu Strategi 2020.

COBP, 2014-201 disusun berdasarkan CPS, 2012-2014 dan berfungsi sebagai rencana usaha transisional sampai CPS yang baru difinalisasi pada 2015. Begitu RPJMN 2015-2019 dan rencana pengerjaan diluncurkan pada April 2015, maka CPS, 2015-2019 akan disusun selaras dengan strategi pembangunan 5 tahun Pemerintah. Bingkai pencapaian CPS telah diperbarui, dengan penyesuaian pada portofolio pinjaman dan non-pinjaman untuk 2014. Rencana pengerjaan non-pinjaman juga telah mempertimbangkan kemitraan di bidang pertukaran pengetahuan antara Pemerintah dan ADB. Rancangan pengetahuan negara (country knowledge plan) sedang dipersiapkan untuk memandu dukungan ADB pada bidang ini di 2014.

Country Operations Business Plans

Country Partnership Strategies

Country Partnership Strategy Final Review

Country Partnership Strategy Updates

Fact Sheets

Validations of Country Partnership Strategy Final Reviews

The Public Communications Policy (PCP) recognizes that transparency and accountability are essential to development effectiveness. It establishes the disclosure requirements for documents and information ADB produces or requires to be produced.

The Accountability Mechanism provides a forum where people adversely affected by ADB-assisted projects can voice and seek solutions to their problems and report alleged noncompliance of ADB's operational policies and procedures.

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of, or reference to, a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.