Strategi

Strategi Kemitraan Sementara (Interim Country Partnership Strategy/CPS) 2015 untuk Indonesia memperpanjang masa berlaku CPS 2012-2014 selama satu tahun. Hal ini agar CPS berikutnya (2016-2019) dapat diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019.

Interim CPS tersebut tetap sesuai dengan prioritas yang telah digariskan dalam Kajian Tengah Waktu Strategi 2020, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang merupakan prioritas RPJMN, dengan fokus terhadap pembangunan infrastuktur, pembangunan sumberdaya manusia, dan kebijakan pendukung di sektor ekonomi.

Program dukungan pinjaman 2015-2017 dirancang agar sesuai dengan prioritas dalam CPS 2012-2014 dan Interim CPS 2015. Program ini juga sejalan dengan prioritas pinjaman luar negeri dalam RPJMN. Berbagai instrumen baru yang didesain untuk memenuhi kebutuhan negara peminjam dengan pendapatan menengah, juga ada dalam rencana usaha operasional negara ini. Instrumen tersebut antara lain berupa pinjaman berbasis hasil (results-based lending) untuk mendukung program infrastruktur berskala besar, dan pinjaman langsung dengan jaminan pemerintah pada badan usaha milik negara (BUMN).

Pada 2015-2017, program pinjaman dengan jaminan pemerintah difokuskan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi lingkungan, dan hal ini sesuai dengan Interim CPS. Operasi sektor swasta ADB akan terus mendukung pembangunan infrastruktur dan institusi finansial, serta bekerjasama dalam pengembangan pasar modal. Prioritas pembiayaan bagi operasi sektor swasta antara lain adalah infrastruktur untuk energi terbarukan dan gas, kesehatan dan pendidikan, serta sektor keuangan dan bisnis yang inklusif.

The Public Communications Policy (PCP) recognizes that transparency and accountability are essential to development effectiveness. It establishes the disclosure requirements for documents and information ADB produces or requires to be produced.

The Accountability Mechanism provides a forum where people adversely affected by ADB-assisted projects can voice and seek solutions to their problems and report alleged noncompliance of ADB's operational policies and procedures.

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of, or reference to, a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.