Indonesia Perlu Dorong Reformasi Struktural untuk Perbaiki Transaksi Berjalan

JAKARTA (1 April 2014) – Pertumbuhan Indonesia tahun 2014 diprediksi akan sedikit menurun dan sebelum kembali menguat tahun depan. Demikian dipaparkan Asian Development Bank (ADB) dalam laporan terbarunya yang dirilis hari ini, Asian Development Outlook 2014 (ADO 2014).

“ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sedikit menurun menjadi 5,7% pada tahun 2014, untuk kemudian naik menjadi 6,0% pada tahun 2015,” ujar Adrian Ruthenberg, Country Director ADB di Indonesia. “Prediksi ini mengasumsikan bahwa pemilihan umum bulan April dan Juli akan berlangsung lancar, dan Pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki iklim investasi.”

Konsumsi swasta diperkirakan akan tumbuh perlahan, didukung oleh menurunnya inflasi, dan pembelanjaan seputar pemilihan umum di semester pertama 2014. Pertumbuhan investasi tahun ini diprediksi akan sama dengan tahun lalu. Sementara itu, investasi diperkirakan akan membaik di tahun 2015 setelah pemerintahan yang baru memaparkan kebijakannya dan mendorong kembali investasi di bidang infrastruktur. Prospek investasi akan membaik seiring tingkat inflasi yang lebih rendah dan defisit transaksi berjalan yang membaik di 2015, serta menguatnya perdagangan dunia.

Tantangan yang cukup signifikan bagi Indonesia adalah mengatasi defisit transaksi berjalan tahun 2014 dan beberapa tahun kedepan. Untuk menghadapi tantangan deficit transaksi berjalan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperlambat laju permintaan domestik, mendorong ekspor, dan menahan impor, seiring dengan terdepresiasinya Rupiah. Meskipun demikian, dampak kebijakan tersebut hanya akan bertahan dalam satu dua tahun. Dalam jangka panjang, penguatan necara berjalan memerlukan reformasi struktural untuk memacu tingkat produktivitas dan daya saing secara berkelanjutan.

ADO 2014 memaparkan bahwa salah satu bentuk reformasi struktural tersebut adalah penghapusan subsidi bahan bakar secara bertahap. Dalam hal ini, Pemerintah telah mengambil langkah pengurangan subsidi pada 2013, dan perlu melanjutkan kebijakan tersebut di tahun-tahun mendatang. Pengurangan subsidi akan dapat menyediakan anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur, pendidikan, dan jaminan sosial yang diperlukan untuk mendorong daya saing dan kesetaraan dalam pertumbuhan nasional.

Mendorong investasi swasta lebih banyak lagi di sektor infrastruktur dan mendukung anggaran Pemerintah yang terbatas merupakan prioritas lain bagi pemerintah. Dalam hal ini, iklim investasi adalah kunci untuk menarik investasi asing dengan lebih berkesinambungan ke dalam negeri. Ini akan mendorong mengurangi defisit necara berjalan dalam jangka panjang, sekaligus mendorong inovasi teknologi yang berdampak positif pada produktivitas dan daya saing.