ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty.
Established in 1966, it is owned by 68 members—49 from the region.
ORGANIZATION
ACCOUNTABILITY
ADB supports projects in developing member countries that create economic and development impact, delivered through both public and private sector operations, advisory services, and knowledge support.
Indonesia dan ADB
Kemitraan ADB dengan Indonesia telah berevolusi selama 50 tahun terakhir untuk mencerminkan kebutuhan yang kian mengemuka sebagai negara berpenghasilan menengah dengan fokus pada investasi infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia, dan tata kelola ekonomi.
Strategi Negara Terbaru
Strategi Kemitraan dengan Negara (country partnership strategy, CPS) adalah landasan utama ADB untuk mendesain operasi yang memberikan hasil pembangunan di tingkat negara. ADB bekerja sama dengan Indonesia untuk memetakan strategi pembangunan jangka menengah, yang diimplementasikan dengan rencana kegiatan tingkat negara untuk 3 tahun (country operations business plan, COBP).
Indonesia: Strategi Kemitraan Tingkat Negara (2016-2019)
Strategi Kemitraan Tingkat Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2016–2019 untuk Indonesia akan menyediakan program yang terfokus dan selektif dalam bentuk pinjaman dan dukungan pengetahuan. CPS ini merupakan tanggapan terhadap kebutuhan Indonesia dan prioritas pemerintah, serta dibangun berdasarkan bidang-bidang yang menjadi kompetensi kunci ADB. CPS ini memasukkan pembelajaran dari berbagai CPS sebelumnya, dan selaras dengan rekomendasi dalam kajian tengah waktu (midterm review) terhadap Strategi 2020 ADB.
Indonesia: Rencana Operasi Bisnis Negara (2015-2017)
Program bantuan pinjaman untuk 2015-2017 sejalan dengan prioritas yang ditetapkan dalam strategi kemitraan negara (Country Partnership Strategy, CPS) 2012-2014, dan CPS sementara tahun 2015. Program tersebut juga selaras dengan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk pinjaman asing di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Instrumen-instrumen bantuan baru, yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam berpendapatan menengah, diperkenalkan dalam rencana operasional bisnis di tingkat negara.
Dokumen Perencanaan Tingkat Negara Pencarian Lanjutan
Indonesia Energy Sector Assessment, Strategy, and Road Map – Update
This report provides an overview of Indonesia’s energy sector and a summary of Asian Development Bank’s (ADB) current and planned support.
Indonesia: Country Operations Business Plan (2021-2023)
This is the first country operations business plan (COBP) under the country partnership strategy (CPS), 2020–2024 of the Asian Development Bank (ADB) for Indonesia. Against the backdrop of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, the lending assistance for 2021–2023 supports the overall goal of the CPS: achieving inclusive, competitive, and sustainable development in Indonesia. The goal will be achieved through three strategic pathways: (i) improving well-being, (ii) accelerating economic recovery, and (iii) strengthening resilience.
Indonesia: Country Partnership Strategy (2020-2024)
This Country Partnership Strategy (CPS) defines ADB's strategic approach in Indonesia for 2020-2024.
Indonesia: Country Operations Business Plan (2020-2022)
ADB's country operations business plan, 2020–2022 for Indonesia is consistent with its country partnership strategy 2016–2019, which focuses on infrastructure services, economic governance, and skills development.
Indonesia: Country Operations Business Plan (2019-2021)
The country operations business plan (COBP), 2019–2021 of the Asian Development Bank for Indonesia is consistent with ADB’s country partnership strategy (CPS), 2016–2019 for Indonesia and the priorities of the Government of Indonesia under the National Medium-Term Development Plan , 2015–2019. It is broadly in line with the principles and operational priorities of ADB’s new Strategy 2030.
Indonesia: Country Operations Business Plan (2018-2020)
The country operations and business plan (COBP) 2018–2020 of the Asian Development Bank (ADB) for Indonesia is consistent with ADB’s country partnership strategy 2016–2019 for Indonesia and the priorities of the Government of Indonesia under the National Medium-Term Development Plan (RPJMN), 2015–2019.
Indonesia: Amendments to Loan Agreements (Special Operations)
To implement the designation of eligible Asian Development Fund (ADF) loans as concessional ordinary capital resources (OCR) loans following the approval of the ADF-OCR merger by ADB's Board of Governors, it is necessary to amend the respective Legal Agreements.
This letter agreement effective 1 January 2017 applies to the ADF loans made by ADB to Indonesia, as referred to in this document dated 3 October 2016.
Indonesia: Country Operations Business Plan (2017-2019)
This country operations business plan (COBP) is the first COBP of the country partnership strategy (CPS), 2016–2019 of the Asian Development Bank (ADB) for Indonesia.
Indonesia: Country Partnership Strategy (2016-2019)
This Country Partnership Strategy defines ADB's strategic approach in Indonesia for 2016–2019.
Indonesia: Strategi Kemitraan Tingkat Negara (2016-2019)
Strategi Kemitraan Tingkat Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2016–2019 untuk Indonesia akan menyediakan program yang terfokus dan selektif dalam bentuk pinjaman dan dukungan pengetahuan. CPS ini merupakan tanggapan terhadap kebutuhan Indonesia dan prioritas pemerintah, serta dibangun berdasarkan bidang-bidang yang menjadi kompetensi kunci ADB. CPS ini memasukkan pembelajaran dari berbagai CPS sebelumnya, dan selaras dengan rekomendasi dalam kajian tengah waktu (midterm review) terhadap Strategi 2020 ADB.
Kebijakan Akses pada Informasi mengakui bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hal esensial bagi terwujudnya pembangunan yang efektif. Dokumen tersebut mengatur tatacara pengungkapan dokumen dan informasi, baik yang telah maupun masih harus dibuat oleh ADB.
Mekanisme Akuntabilitas memberikan ruang bagi pihak yang terdampak negatif oleh proyek yang didukung ADB, agar dapat menyuarakan dan mencari solusi bagi permasalahannya, serta melaporkan dugaan ketidaktaaatan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya.
Saat menyiapkan program atau strategi di tingkat negara, atau pembiayaan proyek, atau saat menyebutkan atau merujuk pada wilayah atau area geografis tertentu dalam dokumen ini, Asian Development Bank tidak bermaksud membuat penilaian terhadap status legal maupun status lainnya dari wilayah atau area apa pun.