fbpx Strategi | Asian Development Bank

Indonesia dan ADB

Kemitraan ADB dengan Indonesia telah berevolusi selama 50 tahun terakhir untuk mencerminkan kebutuhan yang kian mengemuka sebagai negara berpenghasilan menengah dengan fokus pada investasi infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia, dan tata kelola ekonomi.

Strategi Negara Terbaru

Strategi Kemitraan dengan Negara (country partnership strategy, CPS) adalah landasan utama ADB untuk mendesain operasi yang memberikan hasil pembangunan di tingkat negara. ADB bekerja sama dengan Indonesia untuk memetakan strategi pembangunan jangka menengah, yang diimplementasikan dengan rencana kegiatan tingkat negara untuk 3 tahun (country operations business plan, COBP).

  • 23 Agu 2016 | Institutional Document

    Indonesia: Strategi Kemitraan Tingkat Negara (2016-2019)

    Strategi Kemitraan Tingkat Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2016–2019 untuk Indonesia akan menyediakan program yang terfokus dan selektif dalam bentuk pinjaman dan dukungan pengetahuan. CPS ini merupakan tanggapan terhadap kebutuhan Indonesia dan prioritas pemerintah, serta dibangun berdasarkan bidang-bidang yang menjadi kompetensi kunci ADB. CPS ini memasukkan pembelajaran dari berbagai CPS sebelumnya, dan selaras dengan rekomendasi dalam kajian tengah waktu (midterm review) terhadap Strategi 2020 ADB.

  • 31 Agu 2015 | Institutional Document

    Indonesia: Rencana Operasi Bisnis Negara (2015-2017)

    Program bantuan pinjaman untuk 2015-2017 sejalan dengan prioritas yang ditetapkan dalam strategi kemitraan negara (Country Partnership Strategy, CPS) 2012-2014, dan CPS sementara tahun 2015. Program tersebut juga selaras dengan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk pinjaman asing di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Instrumen-instrumen bantuan baru, yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam berpendapatan menengah, diperkenalkan dalam rencana operasional bisnis di tingkat negara.

Dokumen Perencanaan Tingkat Negara   Pencarian Lanjutan

Halaman

Kebijakan Akses pada Informasi mengakui bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hal esensial bagi terwujudnya pembangunan yang efektif. Dokumen tersebut mengatur tatacara pengungkapan dokumen dan informasi, baik yang telah maupun masih harus dibuat oleh ADB.

Mekanisme Akuntabilitas memberikan ruang bagi pihak yang terdampak negatif oleh proyek yang didukung ADB, agar dapat menyuarakan dan mencari solusi bagi permasalahannya, serta melaporkan dugaan ketidaktaaatan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya.

Saat menyiapkan program atau strategi di tingkat negara, atau pembiayaan proyek, atau saat menyebutkan atau merujuk pada wilayah atau area geografis tertentu dalam dokumen ini, Asian Development Bank tidak bermaksud membuat penilaian terhadap status legal maupun status lainnya dari wilayah atau area apa pun.