MANILA, FILIPINA (26 Juli 2018) — Dewan Direktur Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui strategi korporasi jangka panjang yang baru, Strategi 2030, yang menjabarkan garis besar visi dan tanggapan strategis ADB terhadap evolusi kebutuhan Asia dan Pasifik.
“Selama setengah abad terakhir, Asia dan Pasifik telah mengalami kemajuan pesat dalam pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi masih ada sejumlah agenda pembangunan yang belum selesai,” kata Presiden ADB Takehiko Nakao. “Dengan Strategi 2030, ADB akan menggabungkan pembiayaan, pengetahuan, dan kemitraan guna melanjutkan upaya memberantas kemiskinan ekstrem dan memperluas visi menuju kawasan yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.”
Aspirasi ADB selaras dengan sejumlah komitmen global utama, seperti Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), agenda Pembiayaan Pembangunan (Financing for Development), Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim, dan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction). Mengingat luasnya wilayah Asia dan Pasifik, pencapaian berbagai komitmen tersebut akan sangat bergantung pada keberhasilan di kawasan ini.
Strategi 2030 mencatat bahwa agenda pembangunan global yang ambisius harus disesuaikan secara spesifik dengan kondisi setempat. ADB akan memperkuat pendekatannya yang difokuskan pada tiap negara, mendorong penggunaan teknologi inovatif, dan menyampaikan intervensi terpadu yang mengkombinasikan keahlian dari berbagai sektor dan tema, serta dengan mengombinasikan operasinya melalui pemerintah dan sektor swasta.
ADB akan terus memprioritaskan dukungan bagi negara-negara termiskin dan paling rentan di kawasan ini. Pendekatan yang berbeda-beda akan digunakan guna memenuhi ragam kebutuhan berbagai kelompok negara: kondisi yang rapuh dan terdampak konflik, negara pulau kecil, negara berpenghasilan menengah bawah, dan negara berpenghasilan menengah atas. Di antara berbagai kelompok negara tersebut, ADB juga akan memprioritaskan dukungan bagi daerah tertinggal serta kantung kemiskinan dan kerentanan.
Investasi infrastruktur—terutama infrastruktur ramah lingkungan, berkelanjutan, inklusif, dan tangguh—akan tetap menjadi prioritas utama. Pada saat bersamaan, ADB akan memperluas operasi di sektor sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Dukungan ADB akan difokuskan pada tujuh prioritas operasional: (i) mengatasi kemiskinan yang tersisa dan mengurangi ketimpangan; (ii) mempercepat kemajuan dalam kesetaraan gender; (iii) menghadapi perubahan iklim, membangun ketahanan iklim dan bencana, serta meningkatkan kelestarian lingkungan; (iv) menjadikan kota lebih layak huni; (v) mendorong pembangunan perdesaan dan ketahanan pangan; (vi) memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan; serta (vii) mendorong kerja sama dan integrasi kawasan.
Setidaknya 75% dari jumlah operasi yang sudah menjadi komitmen ADB (berdasarkan rata-rata bergerak 3 tahun, termasuk operasi yang dijamin negara dan tidak dijamin negara) akan mendorong kesetaran gender sampai dengan 2030. ADB akan memastikan bahwa 75% dari jumlah operasi yang sudah menjadi komitmen ADB (berdasarkan rata-rata bergerak 3 tahun, termasuk operasi yang dijamin negara dan tidak dijamin negara) akan mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sampai dengan 2030. Pembiayaan iklim dari sumber daya ADB sendiri akan mencapai $80 miliar untuk periode 2019 sampai 2030. Kerangka kerja baru untuk hasil korporasi—yang diperkirakan siap pada pertengahan 2019—akan memasukkan lebih banyak target bagi prioritas operasional ADB yang lain.
Untuk mendukung tujuh prioritas operasional berdasarkan Strategi 2030, ADB akan memperluas dan mendiversifikasi operasi sektor swastanya hingga sepertiga dari jumlah seluruh operasinya sampai dengan 2024. “Kami akan memperluas operasi sektor swasta ke tempat-tempat baru seperti Kawasan yang rapuh dan terdampak konflik, serta negara puau kecil yang sedang berkembang. Kami juga akan mendukung lebih banyak kerjasama antara pemerintah dan badan usaha,” ungkap Nakao.
Operasi sektor swasta ADB akan membantu meningkatkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola; memberikan pembiayaan yang tidak tersedia di pasar dengan syarat yang wajar; meningkatkan rancangan proyek dan hasil pembangunan; serta memitigasi risiko yang dipersepsikan. Selain itu, infrastruktur yang inovatif, operasi sektor swasta juga akan meningkatkan dukungan bagi agribisnis, dan mendukung sektor sosial seperti kesehatan dan pendidikan melalui perusahaan swasta.
ADB akan terus menjadi pemberi pembiayaan yang dapat diandalkan dan pengkatalisasi pembiayaan. “Ukuran penting keberhasilan kami adalah volume dan kualitas sumber daya tambahan yang berhasil kami mobilisasi di luar pembiayaan dari kami sendiri,” kata Nakao menambahkan. ADB menargetkan kenaikan besar pada pembiayaan bersama (cofinancing) jangka panjang sampai dengan 2030, dengan setiap $1 pembiayaan untuk operasi sektor swastanya diimbangi dengan $2,50 pembiayaan bersama jangka panjang.
ADB juga akan bekerja sama erat dengan negara-negara berkembang anggotanya guna menghasilkan produk dan layanan pengetahuan yang paling relevan. ADB akan melakukan penelitian secara proaktif, memberikan saran kebijakan berkualitas tinggi, memperkuat kapasitas kelembagaan di berbagai negara, dan memperluas kemitraan pengetahuan.
Seiring upayanya untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih cepat, ADB akan melaksanakan modernisasi dramatis terhadap proses bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. ADB juga akan memperluas produk dan instrumennya, memperkuat sumber daya manusia, dan mempercepat transformasi digitalnya. Selain itu, ADB berkomitmen atas keragaman angkatan kerjanya, termasuk dengan mendorong keimbangan gender dan lingkungan kerja yang menghormati semua pihak. ADB akan menjalankan pendekatan “One ADB” guna menyatukan pengetahuan dan keahlian dari seluruh bagian organisasi, serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat madani dalam merancang, melaksanakan, dan memantau berbagai proyek.
Untuk mempersiapkan Strategi 2030, ADB telah melakukan serangkaian konsultasi dengan perwakilan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan di negara-negara anggota ADB, para ahli pembangunan terkemuka, dan organisasi masyarakat madani.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sambil melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2017, operasi ADB mencapai $32,2 miliar, termasuk $11,9 miliar dalam bentuk pembiayaan bersama (cofinancing).
