HONG KONG, TIONGKOK (28 Februari 2017) — Kebutuhan infrastruktur di Asia yang sedang berkembang dan Pasifik sampai dengan 2030 akan melebihi $22,6 triliun, atau $1,5 triliun per tahun, jika ingin mempertahankan momentum pertumbuhan di kawasan ini, demikian ungkap laporan terbaru dari Asian Development Bank (ADB). Angka ini diperkirakan akan lebih tinggi hingga mencapai lebih dari $26 triliun, atau $1,7 triliun per tahun, apabila biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga diperhitungkan.

Laporan bertajuk Meeting Asia’s Infrastructure Needs berfokus pada infrastruktur listrik, transportasi, telekomunikasi, serta air dan sanitasi di kawasan Asia dan Pasifik. Laporan tersebut mengkaji infrastruktur dan investasi saat ini secara menyeluruh, beserta kebutuhan investasi di masa yang akan datang, serta mekanisme pembiayaannya.

“Kebutuhan akan infrastruktur di wilayah Asia dan Pasifik jauh lebih besar daripada pasokan yang tersedia saat ini,” kata Presiden ADB Takehiko Nakao. “Asia memerlukan infrastruktur baru dan diperbaiki, yang akan menentukan standar kualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan merespons tantangan global yang mendesak yaitu perubahan iklim.”

Pembangunan infrastruktur di 45 negara yang tercakup dalam laporan ini naik pesat selama beberapa dekade terakhir, dan telah mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup. Namun, masih terdapat kesenjangan infrastruktur yang besar: Lebih dari 400 juta orang belum mendapatkan listrik, 300 juta belum dapat mengakses air minum aman, serta sekitar 1,5 miliar belum dapat mengakses sanitasi dasar. Banyak perekonomian di kawasan ini yang kekurangan pelabuhan, jalur kereta, dan jalan yang memadai, yang berfungsi untuk menghubungkan perekonomian tersebut ke pasar domestik dan global secara efisien.

“ADB bertekad untuk terus bekerja sama dengan negara-negara anggotanya dan memanfaatkan 50 tahun pengalaman dan keahlian kami untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan ini. Karena sektor swasta penting untuk mengisi kesenjangan infrastruktur, ADB akan mendorong kebijakan yang ramah investasi, serta reformasi regulasi dan kelembagaan, guna mengembangkan berbagai proyek yang layak bagi kerjasama publik-swasta (KPS),” jelas Mr. Nakao.

Intisari Laporan Meeting Asia’s Infrastructure Needs

  • Kawasan Asia yang sedang berkembang perlu berinvestasi sebesar $26 triliun selama 2016-2030, atau $1,7 triliun per tahun, jika ingin mempertahankan momentum pertumbuhan, memberantas kemiskinan, dan merespons perubahan iklim (perkiraan yang telah disesuaikan yaitu dengan memasukkan perhitungan biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim). Jika tidak memperhitungkan biaya tersebut, akan diperlukan $22,6 triliun, atau $1,5 triliun per tahun (perkiraan dasar/baseline).
  • Dari kebutuhan total yang sudah disesuaikan untuk iklim selama 2016-2030, diperlukan $14,7 triliun untuk investasi di sektor listrik dan $8,4 triliun untuk sektor transportasi. Investasi untuk sektor telekomunikasi akan mencapai $2,3 triliun, sementara sektor air dan sanitasi akan memerlukan $800 miliar selama periode tersebut.
  • Asia Timur akan mengambil porsi hingga 61% dari kebutuhan investasi yang sudah disesuaikan dengan perubahan iklim hingga 2030. Namun apabila ditinjau dari persentase terhadap PDB, sub-kawasan Pasifik memimpin dengan kebutuhan investasi senilai 9,1% dari total PDB-nya. Yang berikutnya adalah Asia Selatan pada 8,8%, Asia Tengah 7,8%, Asia Tenggara 5,7%, dan Asia Timur senilai 5,2% PDB.
  • Perkiraan senilai $1,7 triliun per tahun ini mencapai lebih dari dua kali lipat perkiraan ADB sebelumnya pada 2009, yaitu sebesar $750 miliar. Dimasukkannya investasi yang berkaitan dengan iklim adalah faktor utama penyumbang kenaikan tersebut. Faktor yang lebih penting lagi adalah pertumbuhan pesat yang diperkirakan akan terus berlanjut di kawasan ini, sehingga mendorong kebutuhan infrastruktur baru. Dimasukkannya seluruh 45 negara anggota ADB di kawasan Asia yang sedang berkembang (dibandingkan dengan 39 negara pada laporan 2009), serta penggunaan harga 2015 (versus harga 2008) juga menjelaskan peningkatan tersebut.
  • Saat ini, kawasan ini menginvestasikan sekitar $881 miliar per tahun pada infrastruktur (dihitung berdasarkan 25 perekonomian dengan data memadai, yang mencakup 96% dari penduduk kawasan ini). Kesenjangan investasi infrastruktur—yaitu perbedaan antara kebutuhan investasi dan tingkat investasi saat ini—setara dengan 2,4% dari proyeksi PDB (yang sudah disesuaikan untuk iklim) selama periode 5 tahun dari 2016 sampai 2020.
  • Dalam skenario yang telah disesuaikan untuk iklim, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki kesenjangan 1,2% dari PDB. Apabila RRT tidak dihitung, kesenjangan tersebut akan naik jauh lebih tinggi, yaitu menjadi 5% dari proyeksi PDB untuk 24 perekonomian lainnya. Refomasi di sektor keuangan publik dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang diperkirakan mampu menjembatani sekitar 40% kesenjangan tersebut (atau 2% dari PDB) bagi 24 perekonomian ini. Agar sektor swasta dapat mengisi kesenjangan yang tersisa (3% dari PDB), sektor ini perlu meningkatkan investasi dari sekitar $63 miliar saat ini hingga mencapai $250 miliar per tahun untuk periode 2016-2020.
  • Reformasi regulasi dan kelembagaan diperlukan, agar investasi di infrastruktur dapat lebih menarik bagi investor swasta dan mampu menciptakan berbagai proyek yang layak bagi kerjasama publik-swasta (KPS). Berbagai negara perlu menjalankan reformasi yang berkaitan dengan KPS, seperti mengeluarkan aturan perundang-undangan untuk KPS, merampingkan proses pengadaan dan penawaran KPS, menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa, dan mendirikan unit independen yang mengurus KPS. Pendalaman pasar modal juga diperlukan guna menyalurkan tabungan yang bernilai cukup besar di kawasan ini menjadi investasi infrastruktur yang produktif.
  • Bank pembangunan multilateral (multilateral development banks/MDB) telah mendukung sekitar 2,5% dari investasi infrastruktur di Asia yang sedang berkembang. Jika investasi di RRT dan India tidak dihitung, kontribusi MDB naik melebihi 10%. Proporsi pembiayaan ADB yang masuk ke proyek infrastruktur sektor swasta kini semakin besar. Selain pembiayaan, ADB berperan penting di Asia dengan membagikan keahlian dan pengetahuannya untuk mengidentifikasi, merancang, dan melaksanakan proyek yang baik. Keahlian dan pengetahuan ini bermanfaat dalam meningkatkan skala operasi, memadukan teknologi yang lebih canggih dan lebih bersih ke dalam proyek, serta merampingkan prosedur. ADB juga mendorong kebijakan yang ramah investasi, serta reformasi regulasi dan kelembagaan.

ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan tahun 1966, ADB telah menandai 50 tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini. ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik termasuk Indonesia.

Media Contact