fbpx Institusi Publik yang Kuat, Penting bagi Layanan Publik yang Efektif di Asia Tenggara – Laporan ADB-OECD | Asian Development Bank

Institusi Publik yang Kuat, Penting bagi Layanan Publik yang Efektif di Asia Tenggara – Laporan ADB-OECD

News Release | 10 September 2019

MANILA, FILIPINA (10 September 2019) — Pemerintah berbagai negara di Asia Tenggara terus memperkuat struktur tata kelola dan kapasitas kelembagaannya untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi para penduduknya, demikian menurut laporan bersama dari Asian Development Bank (ADB) dan Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) yang terbit hari ini.

Government at a Glance: Southeast Asia 2019 mengungkap data yang dapat diperbandingkan secara internasional mengenai sumber daya, proses, dan hasil dari berbagai pemerintahan dalam hal tata kelola publik di kawasan ini. Laporan tersebut memperlihatkan apa saja yang telah dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terkait layanan publik, termasuk mengedepankan pemerintahan berbasis digital, meningkatkan transparansi, dan memberikan peluang kerja yang lebih baik bagi perempuan.

Laporan tersebut meliputi 34 indikator dari sepuluh negara anggota ASEAN — Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Republik Rakyat Demokratik Laos, Singapura, Thailand, dan Viet Nam.

“ADB menyadari bahwa penguatan kapasitas kelembagaan publik sangatlah penting, dan ADB tetap berkomitmen mendukung negara-negara berkembang anggotanya dalam meningkatkan fungsi pengelolaan sektor publik dan finansial; serta mendorong layanan publik yang lebih efektif, tepat waktu, bebas korupsi, dan berorientasi pada warga negaranya,” kata Bambang Susantono, Wakil Presiden ADB Urusan Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan.

Beberapa laporan OECD baru-baru ini menyoroti pentingnya menguatkan kapasitas kelembagaan sektor publik di kawasan ini guna meningkatkan kualitas hidup warga negaranya dan mendorong masyarakat yang lebih setara. Laporan ini ditujukan sebagai panduan untuk reformasi sektor publik dan mendukung tercapainya pemerintahan yang berpusat pada warga negara.

Tujuh negara Asia Tenggara telah memperkenalkan alat identifikasi digital dan mengintegrasikan portal dalam jaringan (online) guna meningkatkan layanan publik dengan menjadikan layanan pemerintah lebih mudah diakses publik.

Transparansi anggaran, salah satu komponen penting dalam pemerintahan terbuka, memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi mengenai bagaimana uang publik dikumpulkan, dialokasikan, dan digunakan. Semua negara di Asia Tenggara mempublikasikan anggaran yang sudah disetujui. Delapan negara telah membuat dan mempublikasikan panduan dalam bahasa yang mudah dipahami bagi warga negaranya mengenai anggaran, yang menjelaskan berbagai sasaran anggaran, proses penganggaran dan membantu warga menilai dampaknya terhadap hidup mereka. Namun, hanya setengah dari negara-negara tersebut yang memberikan informasi ekonomi sebagai pendukung anggaran.

Semua negara itu bekerja sama erat dengan sektor swasta untuk membangun infrastruktur baru melalui kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU). Setengah di antaranya mengadakan penilaian untuk mengevaluasi apakah KPBU relatif lebih efisien dibandingkan sistem pengadaan infrastruktur tradisional. Laporan ini mengungkap perlunya analisis dan penilaian lebih lanjut agar keputusan dapat diambil berdasarkan informasi untuk meningkatkan manajemen infrastruktur.

Laporan ini juga menemukan bahwa perempuan sudah terwakili dengan baik dalam angkatan kerja sektor publik di ASEAN, meskipun perempuan menghadapi hambatan signifikan dalam mencapai posisi kepemimpinan senior. Pada tahun 2016, hampir setengah (47%) dari jabatan sektor publik di negara-negara ASEAN dipegang oleh perempuan. Namun perempuan hanya memegang 10% dari jabatan menteri di kawasan ini, dibandingkan dengan 28% di negara-negara OECD. Secara rata-rata, perempuan memegang 20% dari kursi parlemen di negara-negara ASEAN pada tahun 2018, naik 1,7 poin persentase dari 2008.

“Laporan ini menyatukan keahlian OECD dalam mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi mengenai praktik tata kelola publik, serta pengetahuan dan pengalaman ADB dalam tata kelola dan manajemen sektor publik di kawasan Asia dan Pasifik,” kata Marcos Bonturi, Direktur OECD Urusan Tata Kelola Publik. OECD telah menerbitkan laporan serupa untuk kawasan Amerika Latin dan kawasan Karibia.

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Pada 2018, ADB memberikan komitmen pinjaman dan hibah baru senilai $21,6 miliar. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

OECD adalah forum kebijakan global yang bekerja sama dengan lebih dari 100 negara untuk mendorong kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduk di seluruh dunia.