MANILA, FILIPINA (6 April 2022) — Memberi label harga pada polusi; Mempermudah pendaftaran bagi usaha kecil; Mengefektifkan proses pemungutan dan layanan pajak. Ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan perekonomian di Asia dan Pasifik yang sedang berkembang untuk menaikkan pendapatan pajak untuk menyokong pertumbuhan berkelanjutan, demikian menurut laporan baru dari Asian Development Bank (ADB).
Kawasan ini menghadapi kekurangan pendanaan pemerintah untuk berbagai prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perang melawan perubahan iklim, serta pemulihan dari pandemi penyakit virus korona (COVID-19). Sejumlah langkah reformasi kebijakan yang bisa diambil, jika diterapkan secara strategis, memungkinkan perekonomian di kawasan Asia yang sedang berkembang untuk mendongkrak pendapatan pajak hingga mencapai rata-rata 4% dari PDB, menurut Asian Development Outlook (ADO) 2022 yang dirilis hari ini.
Populasi yang makin menua di kawasan Asia yang sedang berkembang akan mengharuskan belanja lebih tinggi di bidang layanan pensiun dan kesehatan, sementara naiknya kemakmuran terus menaikkan ekspektasi terhadap barang dan layanan publik yang makin banyak dan makin baik. Di saat yang sama, perlu investasi besar di bidang energi bersih untuk mengatasi ancaman perubahan iklim. Agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan kebutuhan lainnya, berbagai negara perlu memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan, baik swasta maupun pemerintah. Solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah antara lain adalah efisiensi pemungutan pajak nilai tambah, reformasi insentif pajak, mendorong tumbuhnya perekonomian formal, dan mengoptimalkan pajak penghasilan pribadi dan pajak properti.
“Perekonomian di Asia dan Pasifik akan menghadapi kebutuhan yang terus bertambah bagi belanja pemerintah yang efektif, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan,” kata Kepala Ekonom ADB Albert Park. “Reformasi kebijakan yang dapat memperbaiki pemungutan pajak dan meningkatkan pendapatan akan membantu kawasan ini mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Reformasi semacam itu harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi tiap perekonomian, dan dengan cara yang tidak menghambat pertumbuhan atau membebani pembayar pajak secara berlebihan.”
Sebelum pandemi, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik PBB (UNESCAP) memperkirakan bahwa kawasan ini perlu meningkatkan belanja tahunan hingga sekitar $1,5 triliun, atau sekitar 5% dari PDB, demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Dengan menjalankan reformasi, ADB memperkirakan bahwa perekonomian di kawasan Asia yang sedang berkembang dapat meningkatkan pendapatan pajak dari rata-rata pra-pandemi yang sebesar 16% PDB agar naik 3 sampai 4 poin persentase.
Sebagai contoh, mempermudah pendaftaran usaha dan menurunkan biaya traksaksi dapat membawa makin banyak usaha kecil untuk memasuki perekonomian formal, dan hal ini akan meningkatkan pemungutan pajak. Di Asia Tenggara, porsi usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai 98% dari semua usaha dan 41% dari PDB sampai dengan 2020. Pemerintah juga dapat meningkatkan pemungutan pajak dari layanan digital yang makin marak di Asia dan Pasifik, yang nilainya sudah naik lebih dari tiga kali lipat sejak 2005, hingga menjadi $1,4 triliun pada 2020.
Jenis pajak lainnya dapat menambah pendapatan sekaligus meningkatkan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara langsung. Misalnya, instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing) dan pajak bahan bakar fosil telah terbukti mampu mengurangi polusi. Pajak terhadap alkohol, tembakau, serta makanan dan minuman yang tidak sehat dapat menambah pendapatan hingga 0,6% PDB, sekaligus membawa hasil kesehatan yang lebih baik dan mengurangi biaya medis, menurut ADO 2022.
Kampanye informasi masyarakat yang memanfaatkan pengetahuan mengenai perilaku, serta penggunaan teknologi digital yang lebih baik, juga dapat membantu meningkatkan pemungutan pajak. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah menjadi kunci dalam menggugah kemauan intrinsik masyarakat untuk membayar pajak, sebut laporan tersebut.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
