fbpx Tinjauan Kebijakan Upaya Perlindungan | Asian Development Bank

Tinjauan Kebijakan Upaya Perlindungan

Lembar ini merupakan sumber informasi penting tentang tinjauan kebijakan upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial serta proses konsultasinya.

 Strengthening and Use of Country Safeguards Systems

Dokumen Kelembagaan

Ringkasan Studi Analitis untuk Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan: Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara

Dokumen ini merangkum studi analitis tentang Penguatan dan Penggunaan Sistem Perlindungan Negara. Pandangan dan komentar tentang draf konsultasi ini diterima hingga 25 Mei 2022.

Gathering of Women

Dokumen Kelembagaan

Ringkasan Studi Analitis untuk Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan: Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Penanganan Keluhan dan Pengungkapan Informasi

Dokumen ini menyajikan ringkasan studi analitis tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Penanganan Keluhan, dan Pengungkapan Informasi (Stakeholder Engagement Information Disclosure, SEID).

Dokumen Kelembagaan

Ringkasan Studi Analitis untuk Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan: Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial dan Manajemen Risiko

Dokumen ini merangkum studi analitis tentang Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial dan Manajemen Risiko. Pendapat dan komentar tentang draf konsultasi ini dapat diterima hingga 10 Mei 2022.

Regional Consultations

Event

Konsultasi Regional

ADB sedang melakukan serangkaian konsultasi regional untuk meminta umpan balik pemangku kepentingan tentang tantangan implementasi upaya perlindungan dan membantu ADB menyelesaikan studi analitis yang sedang dilakukan untuk tinjauan kebijakan. Ikut bergabung dalam konsultasi.

 

Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan

Asia Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan komprehensif dan pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) tahun 2009. Dalam 10 tahun pelaksanaan kebijakan tersebut, ADB telah meningkatkan kapasitas anggota negara berkembang dan mitra sektor swasta untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan hidup. Dengan perubahan konteks pada tataran negara dan di tingkat regional, SPS perlu diperbarui agar tetap relevan dan solid dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang berubah. Baca Makalah Informasi Latar Belakang mengenai Proses Tinjauan dan Pembaruan Upaya Perlindungan ADB dari sini.

Proses tinjauan ini akan menggunakan hasil temuan dan studi yang dilakukan berikut ini:

Laporan Evaluasi dari Departemen Evaluasi Independen (IED)

Proyek Bantuan Teknis yang Mendukung Kegiatan Tinjauan dan Pembaruan

Laporan Mekanisme Akuntabilitas

 

Featured Multimedia

Pesan Managing Direktur Jenderal

Managing Direktur Jenderal ADB, Woochong Um meluncurkan Situs Peninjauan Kebijakan Upaya Perlindungan dan mendorong para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil untuk memanfaatkan platform ini dan memberi kesempatan para pemangku kepentingan untuk melakukan konsultasi selama peninjauan kebijakan upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial.

Jadwal Indikatif Kegiatan Pembaruan

Jadwal Keseluruhan

Tonggak Penting Jadwal
Persiapan Internal Juni-Desember 2020
Konsultasi awal dan penjangkauan pemangku kepentingan (daring) Juni 2020-Mei 2021
Studi Latar Belakang (Temuan dan Rekomendasi) September 2020-Januari 2021
  • Regional Consultations on Analytical Studies
  • November 2021- June 2022
Draf dan makalah akhir Kebijakan upaya perlindungan yang diperbarui Februari 2022-Maret 2023

Jadwal Keterlibatan Dewan

Tonggak Penting Jadwal
Seminar Informal Pertama Dewan (IBS/SDI) tentang pendekatan Pembaruan PKUP/SPS 31 Agustus 2020 (diselesaikan)
Pendalaman dengan Dewan ADB 22 April/10 Juni 2021 (diselesaikan)
Pendalaman kedua dengan Dewan ADB 26 April 2022 (diselesaikan)
Seminar Informal Kedua dengan Dewan (tentang Makalah-W) Agustus 2022
Rapat Dewan tentang Makalah-W November 2022
Rapat Dewan tentang Makalah-R March 2023

Sejarah Kebijakan Upaya Perlindungan ADB

Upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial ADB (SPS ADB) merupakan landasan penting bagi ADB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelestarian lingkungan hidup di Asia dan Pasifik. SPS ADB mengkonsolidasikan tiga kebijakan sebelumnya tentang perlindungan lingkungan hidup (2002), pemukiman kembali tidak-secara-sukarela (1995), dan Masyarakat Adat (1998).


 

1987-1994

Outdoor Class

Instruksi pada Staf tentang pengintegrasian dimensi lingkungan hidup dan sosial dalam proyek (Gambar: Konsultasi)