ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty.
Established in 1966, it is owned by 68 members—49 from the region.
ORGANIZATION
ACCOUNTABILITY
ADB supports projects in developing member countries that create economic and development impact, delivered through both public and private sector operations, advisory services, and knowledge support.
Tinjauan Kebijakan Upaya Perlindungan
Lembar ini merupakan sumber informasi penting tentang tinjauan kebijakan upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial serta proses konsultasinya.
Dalam sorotan
-
Ringkasan Studi Analitis untuk Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan: Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara
Dokumen ini merangkum studi analitis tentang Penguatan dan Penggunaan Sistem Perlindungan Negara. Pandangan dan komentar tentang draf konsultasi ini diterima hingga 25 Mei 2022.
-
Ringkasan Studi Analitis untuk Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan: Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Penanganan Keluhan dan Pengungkapan Informasi
Dokumen ini menyajikan ringkasan studi analitis tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Penanganan Keluhan, dan Pengungkapan Informasi (Stakeholder Engagement Information Disclosure, SEID).
-
Ringkasan Studi Analitis untuk Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan: Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial dan Manajemen Risiko
Dokumen ini merangkum studi analitis tentang Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial dan Manajemen Risiko. Pendapat dan komentar tentang draf konsultasi ini dapat diterima hingga 10 Mei 2022.
-
Konsultasi Regional
ADB sedang melakukan serangkaian konsultasi regional untuk meminta umpan balik pemangku kepentingan tentang tantangan implementasi upaya perlindungan dan membantu ADB menyelesaikan studi analitis yang sedang dilakukan untuk tinjauan kebijakan.
Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan
Asia Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan komprehensif dan pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) tahun 2009. Dalam 10 tahun pelaksanaan kebijakan tersebut, ADB telah meningkatkan kapasitas anggota negara berkembang dan mitra sektor swasta untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan hidup. Dengan perubahan konteks pada tataran negara dan di tingkat regional, SPS perlu diperbarui agar tetap relevan dan solid dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang berubah. Baca Makalah Informasi Latar Belakang mengenai Proses Tinjauan dan Pembaruan Upaya Perlindungan ADB dari sini.
Proses tinjauan ini akan menggunakan hasil temuan dan studi yang dilakukan berikut ini:
Laporan Evaluasi dari Departemen Evaluasi Independen (IED)
- Evaluasi terhadap Efektivitas SPS tahun 2009 di tingkat Korporasi
- Tinjauan Operasional Upaya Perlindungan: Proses ADB, Portofolio, Sistem Negara, dan Lembaga Keuangan Perantara
Proyek Bantuan Teknis yang Mendukung Kegiatan Tinjauan dan Pembaruan
- Laporan Bantuan Teknis untuk KSTA (53125-001) -REG: Penguatan Pelaksanaan Upaya Perlindungan dalam Proyek ADB
- Laporan Bantuan Teknis KSTA (54203-001) -Reg: Penguatan Ketentuan dan Prosedur Kebijakan Upaya Perlindungan ADB
Laporan Mekanisme Akuntabilitas
Jadwal Indikatif Kegiatan Pembaruan
Jadwal Keseluruhan
Juni-Desember 2020
Persiapan Internal
Juni 2020-Mei 2021
Konsultasi awal dan penjangkauan pemangku kepentingan (daring)
September 2020-Januari 2021
Studi Latar Belakang (Temuan dan Rekomendasi)
November 2021- June 2022
Regional Consultations on Analytical Studies
Februari 2022-Maret 2023
Draf dan makalah akhir Kebijakan upaya perlindungan yang diperbarui
Jadwal Keterlibatan Dewan
31 Agustus 2020
Seminar Informal Pertama Dewan (IBS/SDI) tentang pendekatan Pembaruan PKUP/SPS (diselesaikan)
22 April/10 Juni 2021
Pendalaman dengan Dewan ADB (diselesaikan)
26 April 2022
Pendalaman kedua dengan Dewan ADB (diselesaikan)
Agustus 2022
Seminar Informal Kedua dengan Dewan (tentang Makalah-W)
November 2022
Rapat Dewan tentang Makalah-W
March 2023
Rapat Dewan tentang Makalah-R
Sejarah Kebijakan Upaya Perlindungan ADB
Upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial ADB (SPS ADB) merupakan landasan penting bagi ADB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelestarian lingkungan hidup di Asia dan Pasifik. SPS ADB mengkonsolidasikan tiga kebijakan sebelumnya tentang perlindungan lingkungan hidup, pemukiman kembali tidak-secara-sukarela, dan Masyarakat Adat.
1987-1994
