Kantor ADB untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Office of Public–Private Partnership, OPPP) didirikan pada September 2014 untuk mewujudkan proyek-proyek kerjasama pemerintah-swasta (KPS) di Asia. Simak cara kerjanya, dan mengapa KPS dapat menjadi kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.
Transcript
Apakah Kantor Kemitraan Pemerintah dan Swasta ADB?
Kemitraan Pemerintah dan Swasta atau KPS merupakan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan untuk membangun atau menjalankan utilitas publik seperti jalan, pembangkit listrik, bandara atau stasiun kereta api. Tentunya tidak semua kebutuhan infrastruktur dapat dilakukan oleh sektor swasta. Namun apabila dimungkinkan, sebuah proyek kerjasama dapat ditawarkan ke pihak swasta dengan cara yang adil dan terbuka melalui lelang. Pemenang lelang mendapat hak untuk merancang, membangun, mendanai, dan kadang kala menjalankan utilitas tersebut, biasanya dalam jangka waktu tertentu di bawah perjanjian kontrak dengan pemerintah.
Jadi, mengapa kita perlu KPS? Kebutuhan infrastruktur di Asia saat ini luar biasa besar. Kawasan ini memerlukan satu trilyun dolar setahun, setidaknya untuk satu dekade mendatang. Anggaran pemerintah yang dimiliki negara-negara berkembang di Asia-Pasifik hanya dapat memenuhi sedikit dari jumlah ini, sedangkan pembiayaan dari badan-badan multilateral juga sangatlah terbatas. Investasi keseluruhan ADB untuk infrastruktur di Asia-Pasifik hanya sebesar 11 milyar dolar setahun, sedangkan mitra lain seperti Bank Dunia hanya dapat menambah sekitar 23 milyar setahun. Jadi terdapat selisih yang besar antara kebutuhan yang ada, dan jumlah yang dapat dipenuhi. Di sinilah sektor swasta dapat berperan. Apabila dirancang dan diatur dengan baik, keikutsertaan swasta dapat menguntungkan semua pihak. Pemerintah akan mendapatkan yang terbaik, karena para penawar akan bersaing menawarkan diri untuk membangun gedung atau menjalankan layanan dengan biaya serendah mungkin.
KPS juga dapat meningkatkan manajemen sektor publik. Skema ini mendorong pemerintah membuat sistem peraturan dan perijinan yang kuat dan efektif, agar pengerjaannya dapat berjalan baik. Sistem pengadaan sektor swasta juga jadi lebih baik. Pemerintah jadi lebih cakap dalam memilih perusahaan yang tepat untuk suatu pekerjaan. Perjanjian konsesi dapat distandarisasi, dan perencanaan nasional menjadi lebih mudah. Dari sudut pandang perusahaan, perlu adanya aliran pendapatan yang terjamin, resiko yang terkelola, dukungan yang baik dari pemerintah, dan kontrak yang komprehensif.
Merancang kemitraan pemerintah-swasta seringkali bukan hal yang mudah. Dengan pengalamannya yang luas di Asia, ADB secara unik dapat membantu negara-negara berkembang Asia untuk memanfaatkan KPS dalam membangun infrastruktur dan meraih kemakmuran. Misalnya, ADB membantu Filipina membangun jalur dan layanan kereta api menggunakan kerangka kerja KPS, untuk meningkatkan mobilitas dari kota Manila ke kabupaten Matnog. ADB juga menyediakan bantuan teknis dan pengetahuan untuk membantu negara-negara, tidak hanya untuk melaksanakan proyek KPS, tapi juga memperkuat berbagai institusi untuk mengelola dan mengawasi kegiatan KPS. Seringkali keterlibatan ADB di sebuah proyek KPS, didukung pengalaman panjang dan peringkat triple-A yang kami miliki, membantu membangun dukungan dan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat.
Kantor Kerjasama Pemerintah dan Swasta ADB dibentuk pada September 2014. Kantor tersebut menyediakan layanan bimbingan transaksional pada negara-negara berkembang anggota ADB, untuk dapat melaksanakan proyek-proyek KPS dengan baik.
